UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2018

Pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Upacara Peringatan hari Pahlawan yang ke- 73 Tahun 2018. Upacara tersebut dimulai pada pukul 08.00 Wib dan bertempat di halaman kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. Upacara diikuti oleh seluruh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letnan Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H. bertindak selaku Inspektur upacara.

 

Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan Pidato Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2018 dari Menteri Sosial yang mengusung tema “Semangat Pahlawan Di Dadaku”. Dalam Upacara Peringatan hari Pahlawan yang ke- 73 Tahun 2018 tersirat pesan-pesan para Pahlawan Nasional antara lain Pesan Pahlawan Nasional Bung Tomo “Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain merah dan putih, maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga” (Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945). Upacara berlangsung kidmat dan selesai pada pukul 08.30 Wib.

  

  

CINTAI PROFESI, JAGA INSTITUSI

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-90 TAHUN 2018

Pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Upacara Peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke- 90 Tahun 2018. Upacara tersebut dimulai pada pukul 08.00 Wib dan bertempat di halaman kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. Upacara diikuti oleh seluruh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letnan Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H. bertindak selaku Inspektur upacara.

 

Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan Pidato Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun 2018 dari Menteri Pemuda dan Olah Raga yang mengusung tema “Bangun Pemuda, Satukan Indonesia”. Pidato tersebut menegaskan “Wahai Pemuda Indonesia, Dunia menunggumu, Berjuanglah, Lahirkanlah Ide-ide, Tekad, dan Cita-cita, Pengorbananmu Tidak Akan Pernah Sia-sia Dalam mengubah Dunia”. Upacara berlangsung kidmat dan selesai pada pukul 08.30 Wib.

 

 

CINTAI PROFESI, JAGA INSTITUSI

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

SIARAN PERS :

1. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. 85 Pengadilan Baru Bertekat Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

3. 50 PA dan 3 MS Baru Siap Beroperasi dan Melayani Masyarakat.

4. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru Di Melonguane.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh BPS

     Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Untuk mengukur apakah sasaran Reformasi Birokrasi ini tercapai atau tidak, maka pada setiap Instansi Pemerintah baik Kementrian atau Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota, dilaksanakan evaluasi pelaksanaan secara mandiri setiap tahun yang dikenal sebagai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Selain itu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), melakukan evaluasi eksternal terhadap PMPRB dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah. Kemenpan RB mengukur evaluasi eksternal RB dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) Instansi Pemerintah melalui Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB). Survei tersebut dilakukan oleh Kemenpan RB yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Target responden survei adalah masyarakat pengguna layanan publik di Instansi Pemerintah (Pengadilan Militer III-13 Madiun). Survei ini nantinya akan menghasilkan Indek Kualitas Pelayanan (IKP) dan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

 

       Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dilakukan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) oleh Tim Badan Pusat Statistik Kota Madiun yang dipimpin Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun,Bapak Ir. Firman Bastian, M.Si, selaku Penanggung Jawab Kegiatan beserta Ibu Wisma Eka Nurcahyanti, SST, MT. selaku Pengawas Lapangan dan 3 (tiga) Pencacah Lapangan/Surveyor yaitu Ibu Hidayatun Nikmah, S.Si., S.Pd., Ibu Tri Yuana Trisna Dewi, S.Pd., dan Ibu Nuraini Widiyanti, S.Pd. melakukan survei di Pengadilan Militer III-13 Madiun dimulai pada pukul 08.30 Wib.

 

        Responden survei adalah para pihak yang pernah dan sedang berperkara, pengunjung sidang dan para penerima layanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Setelah target responden survey yang telah ditentukan terpenuhi, maka Tim survey mengakhiri kegiatannya pada pukul 16.00 Wib.

“Cintai Profesi, Jaga Institusi”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

       Sesuai dengan Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 03-MIL / DJMT / PTSP / SERTIFIKAT / 09 / 2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali mendapat prestasi yang membanggakan, yaitu memperoleh Juara III dalam perlombaan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Militer. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letnan Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H. di Denpasar, Bali.          Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun menjelaskan maksud dan tujuan PTSP yaitu untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat  yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk diketahui bahwa dalam PTSP Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut ada 4 bidang pelayanan yaitu Kesekretariatan, Kepaniteraan, Pengaduan dan Informasi. Diharapkan dengan adanya PTSP ini masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang cepat tanpa harus bersinggungan dengan petugas lainnya selain petugas PTSP sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek-praktek yang bersifat Koruptif.

 

“Cintai Profesi, Jaga Institusi”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.