Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh BPS

     Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Untuk mengukur apakah sasaran Reformasi Birokrasi ini tercapai atau tidak, maka pada setiap Instansi Pemerintah baik Kementrian atau Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota, dilaksanakan evaluasi pelaksanaan secara mandiri setiap tahun yang dikenal sebagai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Selain itu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), melakukan evaluasi eksternal terhadap PMPRB dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah. Kemenpan RB mengukur evaluasi eksternal RB dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) Instansi Pemerintah melalui Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB). Survei tersebut dilakukan oleh Kemenpan RB yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Target responden survei adalah masyarakat pengguna layanan publik di Instansi Pemerintah (Pengadilan Militer III-13 Madiun). Survei ini nantinya akan menghasilkan Indek Kualitas Pelayanan (IKP) dan Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

 

       Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dilakukan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) oleh Tim Badan Pusat Statistik Kota Madiun yang dipimpin Kepala Badan Pusat Statistik Kota Madiun,Bapak Ir. Firman Bastian, M.Si, selaku Penanggung Jawab Kegiatan beserta Ibu Wisma Eka Nurcahyanti, SST, MT. selaku Pengawas Lapangan dan 3 (tiga) Pencacah Lapangan/Surveyor yaitu Ibu Hidayatun Nikmah, S.Si., S.Pd., Ibu Tri Yuana Trisna Dewi, S.Pd., dan Ibu Nuraini Widiyanti, S.Pd. melakukan survei di Pengadilan Militer III-13 Madiun dimulai pada pukul 08.30 Wib.

 

        Responden survei adalah para pihak yang pernah dan sedang berperkara, pengunjung sidang dan para penerima layanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Setelah target responden survey yang telah ditentukan terpenuhi, maka Tim survey mengakhiri kegiatannya pada pukul 16.00 Wib.

“Cintai Profesi, Jaga Institusi”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

       Sesuai dengan Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 03-MIL / DJMT / PTSP / SERTIFIKAT / 09 / 2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali mendapat prestasi yang membanggakan, yaitu memperoleh Juara III dalam perlombaan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Militer. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letnan Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H. di Denpasar, Bali.          Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun menjelaskan maksud dan tujuan PTSP yaitu untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat  yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk diketahui bahwa dalam PTSP Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut ada 4 bidang pelayanan yaitu Kesekretariatan, Kepaniteraan, Pengaduan dan Informasi. Diharapkan dengan adanya PTSP ini masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang cepat tanpa harus bersinggungan dengan petugas lainnya selain petugas PTSP sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek-praktek yang bersifat Koruptif.

 

“Cintai Profesi, Jaga Institusi”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE 73

Madiun, 19 Agustus 2018 bertempat di Pengadilan Agama Kota Madiun, jajaran Pengadilan di wilayah Madiun terdiri dari PN Kabupaten Madiun, PN Kota Madiun, PA Kabupaten Madiun, PA Kota Madiun dan Dilmil III-13 Madiun melaksanakan Upacara memperingati HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 73 secara tertib dan hikmat.

Dengan mengangkat tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pembina Upacara, menekankan kepada seluruh aparat pengadilan untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari modernisasi lembaga Peradilan yang dapat membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan teknologi informasi diyakini memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan.Pada tanggal 4 April 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan lompatan besar di bidang transformasi teknologi dengan terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang diimplementasikan melalui aplikasi “e-court” dengan 3 (tiga) fitur utama yaitu pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons), maka hal ini akan secara fundamental mengubah praktek pelayanan keperkaraan di Pengadilan serta akan memberikan dampak yang besar terhadap integritas aparatur Peradilan dengan menekan interaksi antara pencari keadilan dengan aparatur peradilan sehingga menutup celah terjadinya pelanggaran hukum dan etika. Penerapan e-court ini juga akan membawa Peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek Peradilan di Negara-negara maju.

Kegiatan HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 73 Tahun 2018 ini juga dimeriahkan dengan olahraga bersama berupa jalan santai, serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu Yayasan Panti Asuhan Siti Hajar Kota Madiun.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

UPACARA PERINGATAN HUT RI KE-73

Sebagai wujud kecintaan warga peradilan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73, pada hari Jumat 17 Agustus 2018 dilaksanakan upacara peringatan HUT RI di halaman kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun yang diikuti oleh Wakil Kepala, para hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional, seluruh pegawai dan para siswa-siswi yang sedang prakerin berlangsung dengan khidmat.

(lebih…)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Minggu, 12 Agustus 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun yang diwakili oleh Mayor Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. dan PNS Sugeng Biyono telah menghadiri undangan Kepala Sekretariat Lanud Iswahyudi Madiun Nomor B / 1333/VIII/2018 dalam rangka pemberangkatan Logistik Bantuan Sosial Peduli Lombok Se Karesidenan Madiun yang salah satunya adalah Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Logistik Bantuan Sosial Peduli Lombok berupa Makanan Instan dikirim menggunakan Pesawat Hercules milik Lanud Iswahyudi pada hari itu juga.

CINTAI PROFESI JAGA INSTITUSI

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.