Madiun, Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis, 30 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Penandatangan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Danlanud Iswahyudi Madiun, Danrem 081/Dsj Madiun, Kaotmil III-13 Madiun, Dan Denpom V/1 Madiun, Dansatpom AU Lanud Iswahjudi Madiun, Kapolres Madiun Kota, Ketua pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun.
Selain para saksi tersebut diatas, dalam acara pencanangan ini juga dihadiri oleh : Kapolres Madiun Kabupaten, Kejari Madiun, Ka KPPN Madiun, Ka PN Kab Madiun dan Ka PA Kab. Madiun.
Sebelum acara Penandatangan Pencanangan Zona Integritas tersebut seluruh Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun mengucapkan Ikrar bersama yang pada intinya Para Hakim, Panitera dan Pegawai akan mendukung selalu, patuh dan taat serta menjunjung Kode Etik Hakim, Kode Etik Panitera dan Kode Etik Pegawai. Pengadilan Militer III-13 Madiun berkomitmen untuk Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Melalui Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik sejalan dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam sambutannya mengajak kepada seluruh Anggota untuk memperbaiki diri, merubah pola pikir, mendisiplinkan diri dan bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kualitas, prestasi dan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dengan motto “Cintai Profesi Jaga Institusi” Pengadilan Militer III-13 Madiun bertekad selalu menjadi yang terbaik.
