Oleh : Nanik Dwi Oktaviani, A. Md.

Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna  memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu bentuk permasalahan utama dalam penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan diantaranya disintegrasi sosial, ketegangan antar kelompok baik etnis, agama maupun kelas sosial, fenomena hoaks, berita palsu di media sosial serta menurunnya rasa cinta tanah air pada generasi muda,  terlebih dengan pengaruhnya arus globalisasi . Pengaruh globalisasi juga membuat nilai-nilai lokal terpinggirkan dimana banyak generasi muda yang lebih memilih mengadopsi budaya luar dan mengabaikan sejarah maupun tradisi bangsanya sendiri.

Tantangan dalam penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya bela negara dimana banyak masyarakat yang belum memahami apa artinya bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Bela negara bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab dari militer namun bela negara adalah tanggung jawab dari semua individu untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. kesadaran akan pentingnya bela negara ini perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan teknologi yang pesat juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Di satu sisi, teknologi informasi dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi di sisi lain dapat menjadi sarana penyebaran ideologi radikal dan ekstremisme. Ini menuntut kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari semua elemen masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, terdapat Upaya dalam penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara yang dapat dilakukan diantaranya pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai kebangsaan harus diperkuat di sekolah. Kurikulum yang mencakup pelajaran tentang sejarah, budaya, dan hak kewajiban sebagai warga negara perlu diterapkan secara efektif. Kedua, pemerintah dan masyarakat sipil harus aktif dalam kampanye kesadaran bela negara. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, dan workshop dapat diadakan untuk membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Ketiga, penguatan media sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan juga sangat penting. Media harus berperan aktif dalam melawan hoaks dan berita palsu, serta mempromosikan konten positif yang mencerminkan kebangsaan.

Disisi lain banyak Isu kontemporer yang menjadi perhatian saat ini terutama di Indonesia diantaranya Korupsi,Gratifikasi dan Narkoba.  Korupsi menjadi salah satu isu yang paling mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Korupsi dapat berujung pada ketidakadilan sosial dan memperparah kesenjangan ekonomi. Dalam konteks ini, langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang tegas diperlukan.

Penguatan lembaga anti-korupsi, transparansi dalam pengelolaan anggaran,  peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi sangat penting. Selain itu peran media massa juga memiliki peranan penting dalam pemberantasan korupsi yaitu dapat menjadi pengawas yang efektif, memperkuat transparansi dan menyebarkan informasi penting kepada public. Peran apparat penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi juga memiliki peran yang penting. Polri berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan awal, sementara Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Kolaborasi yang efektif antara Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sangat krusial dalam memastikan proses penegakan hukum yang terintegrasi dan efisien. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti adanya resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, keterbatasan akses keadilan bagi masyarakat rentan, rendahnya kesadaran dan partisipas Masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Isu kontemporer yang perlu menjadi perhatiaan di Indonesia saat ini selanjutnya adalah penerimaan gratifikasi juga tidak diperkenankan karena dapat mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mendapatkannya, sehingga hanya akan menguntungkan orang yang memberikannya dan melanggar hak orang lain. Selain itu juga akan menyebabkan seorang pejabat melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Cara yang harus dilakukan untuk menghindar dari ancaman hukuman akibat menerima gratifikasi diantaranya melaporkan setiap pemberian yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,  tidak menerima semua pemberian yang dilakukan oleh orang yang patut diduga akan mendapatkan keuntungan, akibat kedekatannya dengan seorang pejabat dan tidak menerima semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diembannya.

Terakhir Isu kontemporer yang perlu menjadi perhatian adalah permasalahan narkotika yang semakin hari kian meresahkan. Dengan meningkatnya jumlah pengguna dan peredaran narkoba di berbagai kalangan, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan permasalahan narkotika yang serius, di mana kelompok-kelompok kriminal terorganisir sering kali terlibat dalam perdagangan narkoba. Ancaman dari pada tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia sudah pada tingkat yang memperihatinkan, dan apabila digambarkan tingkat ancamannya sudah tidak pada tingkat ancaman Minor, Moderat, 49 ataupun Serius, tetapi sudah pada tingkat ancaman yang tertinggi, yaitu tingkat ancaman Kritis. Hal tersebut terlihat dari luas persebaran tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi hampir diseluruh wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia serta jumlah (kuantitas) barang bukti narkotika yang disita dan berbagai jenis narkotika, dapat mangancam eksistensi dan kelangsunganhidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upaya penanggulangan narkotika harus mencakup pendekatan yang komprehensif, termasuk pencegahan, rehabilitasi pengguna, dan penegakan hukum terhadap pengedar. Pendidikan mengenai bahaya narkoba, terutama di kalangan remaja, sangat penting untuk mencegah keterlibatan mereka.

 

Kesiapsiagaan bela negara juga harus menjadi prioritas bagi semua elemen masyarakat. Ini mencakup kemampuan untuk menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Melalui pelatihan, simulasi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial, setiap individu dapat dilatih untuk menjadi warga negara yang siap sedia dalam menghadapi berbagai tantangan. Kesiapsiagaan bela negara ini juga dikenalkan bagaimana cara mendisiplinkan diri sendiri dengan baris berbaris, tata upacara dan protokol, kegiatan-kegiatan ini sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri termasuk dalam menghadapi perubahan lingkungan. Selain itu dalam kesiapsiagaan bela negara dikenalkan dengan kesiapsiagaan kesehatan jasmani dan mental, ini dikenalkan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi maka diperlukan jasmani dan mental yang kuat dalam menangkal hal-hal yang buruk yang sangat cepat mengalir ke Indonesia. Beberapa Latihan ketangkasan lainnya juga diperkenalkan baik dalam berlatih kepemimpinan, kerjasama, dan berlatih mengasah ide pemikiran dan prakarsa dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran di alam terbuka dan lebih ditekankan pada aspek fisik.